Lebah yang Menghasilkan Madu

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpendirian untuk menolak demokrasi. Lalu mengapa menolak demokrasi? Bukankah negera seperti Mesir, Tunisia, Palestina, Jordania, Aljazair, dan sebagainya, menjadikan demokrasi sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan, sehingga Islam berkembang di sana, dan menguasai suatu negara. Bagaimana penjelasan HTI mengenai hal tersebut?

Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, demokrasi sebagai sebuah paham atau sistem, intinya adalah paham kedaulatan rakyat. Maknanya, siapa yang memiliki hak membuat hukum, hak menetapkan benar-salah, hak menetapkan halal-haram, hak itu ada pada rakyat dan wakil rakyat.

“Lalu apakah bisa dibenarkan jika hak membuat hukum, menetapkan benar-salah, halal-haram itu pada rakyat. Tentu tidak bisa, semua itu hanya hak Allah SWT. Adapun manusia sebagai pelaksana, bukan sebagai pembuat hukum. Karena itu, ketika wakil rakyat (manusia) menetapkan sebuah hukum, sesungguhnya manusia telah menempatkan posisinya sebagai Tuhan. Itu tidak benar,” kata Ismail.

Ditegaskan Jubir HTI, demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam. Hukum dan halal-haram itu ditetapkan Allah saja. “Kita harus menolak demokrasi, dengan dasar bertentangan dengan aqidah Islam. Demokrasi mengajarkan, kedaulatan ada di tangan rakyat; sedangkan Islam mengajarkan, kedaulatan ada di tangan Allah (syari’ah).”

Lalu apa sesungguhnya cita-cita politik umat Islam? Sekadar berkuasa? Jika cita-citanya sebatas Islamisasi, seperti adanya bank syari’ah, kebebasan mengenakan kerudung, boleh jadi targetnya berhasil. Tapi jika targetnya ingin menegakkan negara yang berlandaskan Islam secara kaffah, tentu itu merupakan cita-cita yang lebih besar. Diakui, cita-cita itu memang belum tercapai.

“Tentu kita bukan sekadar ingin berhasil, tapi mengupayakan agar thariqah (metode) perjuangan yang dijalankan pun harus dengan cara yang benar. HTI sendiri berjuang mengikuti thariqah dakwah Rasulullah, yakni berdakwah melalui pembinaan pengkaderan, sehingga lahir kader pejuang Islam yang kaffah. Interaksi dengan masyarakat sangat diperlukan, agar Islam berkembang menjadi opini publik, setelah itu kekuasaan dapat diraih melalui dukungan ahli quwwah (mereka yang memiliki power – Red.) di tengah masyarakat.”

Ismail Yusanto mengakui, thariqah perjuangan HTI memang belum terbukti. Artinya, belum ada cerita berhasil menegakkan syari’ah Islam secara kaffah, masih dalam proses. Sementara HTI lahir tahun 1953. “Semua berpulang pada kita, pilih mana, demokrasi atau khilafah. HTI memilih syari’ah dan khilafah.” Demikian dikutip dari voa-islam.com

Kondisi Umat Beragama Majemuk

“Lalu apakah bisa dibenarkan jika hak membuat hukum, menetapkan benar-salah, halal-haram itu pada rakyat. Tentu tidak bisa, semua itu hanya hak Allah SWT. Adapun manusia sebagai pelaksana, bukan sebagai pembuat hukum. Karena itu, ketika wakil rakyat (manusia) menetapkan sebuah hukum, sesungguhnya manusia telah menempatkan posisinya sebagai Tuhan. Itu tidak benar.” Demikian antara lain kata-kata Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Dari pernyataan itu tampaknya Ismail Yusanto, pertama, tidak mempertimbangkan kondisi riil kehidupan umat beragama di negeri ini.

Di negara kita, kondisi umat beragamanya adalah majemuk. Ada yang menganut Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Lalu, kalau dasar negara kita adalah Islam, misalnya, apakah para penganut agama yang lain setuju. Saya kira tidak. Itulah sebabnya, pilihan politik bangsa ini ihwal dasar negara adalah Pancasila, bukan agama. Bukankah ini adalah pilihan yang adil bagi semua penganut agama?

Kedua, Ismail Yusanto tidak membedakan otoritas politik dan otoritas agama. Demokrasi, yang adalah wilayah politik, ya hanya bicara bagaimana kebijakan politik, implementasinya, dan lain-lain. Misalnya bagaimana sistem kekuasaan di negeri ini. Tidak akan menyentuh persoalan aqidah. Tidak akan, misalnya, bicara halal-haram dan sebagainya. Persoalan halal-haram ya tetap menjadi otoritas agama.

Substansi Demokrasi adalah Syura

Berikutnya, “Ditegaskan Jubir HTI, demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam.”

Kalau pernyataan itu benar, kira-kira apakah yang diyakini Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di negeri ini, yang di dalamnya tentu banyak ulamanya, keliru?

Dalam situs muhammad-usman.com ditulis, pemikiran demokrasi subtantif dalam pandangan Nahdlatul Ulama, di antaranya, pertama, masyarakat mempunyai hak yang sama, kesetaraan.

Kedua, kebebasan berekpresi. Kebebasan ini dalam Islam dijadikan landasan untuk reinterpretasi, konsensus ulama, perbedaan pendapat, kemaslahatan umat, dan akuntabilitas publik.

Ketiga, keadilan. Dalam Islam, perintah berbuat adil sangat banyak kita temukan dalam firman Allah.

Keempat, toleransi. Sikap ini merupakan dasar dalam menghargai agama lain. Lakum dinukum waliyadin, “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Kelima, musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Itu pada level organisasi keagamaan. Pada tingkat individu, siapa yang tak kenal Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab? Dalam situd uin-malang.ac.cid ditulis, di tengah masyarakat ada anggapan bahwa Islam jauh dari demokrasi. Karenanya, Islam sering dibenturkan dengan demokrasi. Padahal, sesungguhnya Islam bukan hanya mendukung demokrasi, tapi justru mensyaratkan demokrasi. ”Islam jelas bukan hanya mendukung, dia mensyaratkan. Kalau mendukung, ini seakan-akan datang dari luar yang didukung. Sebenarnya, demokrasi yang diajarkan Islam justru lebih dulu, lebih jelas daripada demokrasi yang berasal dari Barat (Yunani),” kata pakar tafsir Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab kepada Republika.

“Islam bukan hanya mendukung, tapi bisa menjadikan prinsip ajaran dalam kehidupan bermasyarakat apa yang kita kenal pilar dalam Islam dengan syura atau dipadankan dengan demokrasi.”


Prof. Dr. Quraish Shihab menyatakan, tidak benar kalau orang selalu bicara bahwa dalam  Islam tidak ada demokrasi. “Dalam Islam, yang dinamakan syura adalah pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarangnya. Jadi, orang-orang demokrasi itu dipersamakan dengan lebah yang menghasilkan madu. Lebah punya keistimewaan, dia tidak makan kecuali yang baik. Dia tidak mengganggu. Kalaupun dia menyengat, sengatannya obat. Hasilnya selalu baik, bermanfaat. Itulah yang dicari.

Kemudian dari syura lahirlah mencari pendapat yang baik seperti baiknya madu. Di mana pun madu ditemukan, itu kita ambil. Baik dari yang mendengar pendapat maupun yang menyampaikan pendapat.”


Jadi substansi demokrasi, menurut Prof. Dr. Quraish Shihab, adalah syura, yakni memilih yang terbaik.